Assalamu alaikum, Pengunjung pppwonogiri.blogspot.com yang saya hormati, kita layak bersyukur bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 1432 H kemarin sudah diakui banyak pihak mengalami perbaikan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Namun demikian banyak pihak di negeri ini yang ingin agar pelaksana ibadah haji diswastanisasi atau dilaksanakan oleh pihak swasta, bukan dilaksanakan oleh negara sebagaimana dilaksanakan selama ini. Sesungguhnya penunjukan pelaksana ibadah haji oleh Pemerintah sebagaimana dialksanakan selama ini telah di dasarkan atas perintah undang-undang, oleh karena itu para pihak yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan ibadah haji terus mendesak agar DPR segera merivisi UU tentang Haji tersebut. Salah satu pihak yang ingin perubahan Undang-undang tentang Haji tersebut adalah PKS. Menurut pandangan PKS, salah satu kelemahan UU tentang haji tersebut adalah lamanya waktu pelaksanaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia memang cukup lama, dari syariat yang ditetapkan. sedangkan lamanya berada di Kota Mekah dan madinah tersebut karena jamaah harus melaksanakan sholat arba'in, akibatnya harus menambah beban biaya hotel, dan akomodasi serta kunsumsi di negara Arab tersebut. perubahan lamanya waktu bermukim di Arab saudi dalam pelaksanaan ibadah haji bagi kita tentu tidak masalah asal sesuai dengan syariat Islam. Tetapi perubahan undang-undang yang diusulkan oleh PKS tersebut rawan diboncengi oleh kepentingan lain, mengingat mayoritas di DPRRI saat ini masih dikuasai oleh partai-partai non Islam, bagaimana kalau niat baik perbaikan undang-undang tersebut malah merugikan umat Islam? Kita tentu sangat mendukung perubahan yang lebih baik, tetapi karena ini menyangkut masalah agama sedangkan tentu harus diatur oleh ahli di bidangnya. PPP merasa berkepentingan untuk menjaga undang - undang yang menjadi dasar pelaksanaan haji tersebut, karena itu diperlukan sikap hati-hati. Salah satu yang dicuragai sebagai pembonceng tersebut adalah para pihak yang ingin pelaksanaan ibadah haji diselenggarakan oleh swata bukan oleh pemerintah seperti selama ini. Tetapi yang perlu dipertanyaan, apakah jika dilaksanakan oleh pihak swasta pelaksanaan ibadah haji tersebut pasti lebih baik? selama ini disamping Pemerintah sesungguhnya sudah ada pihak swasta yang memberangkatkan jamaah haji, yang kita kenal jemaah haji non kuota, tetapi yang kita lihat di TV dan kita baca di media cetak banyak kasus gagal berangkat.Kalau sudah begini siapa yang layak dipersalahkan? Kita menunggu bangkitnya umat Islam Indonesia secara politik agar kita bisa mengatur urusan dunia sesuai yang disyariatkan. Berikut ini, kami dwon load kan pendapat Kyai Haji Hasyim Muzadi, senior kita sebagaimana di muat di harian Republika sebagai berikut:

Hasyim Muzadi: Swastanisasi Haji Hanya Soal Rebutan Rezeki

Selasa, 06 Desember 2011 20:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wacana swastanisasi haji yang semakin mengemuka kembali direspon mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi. Menurutnya, dorongan swastanisasi haji tak lepas dari adanya pihak-pihak yang ingin mengais rezeki dari haji.

"Memang ada yang ingin ikut mengais rezeki dari haji . Mereka akan terus menyerang haji sampai ada swastanisasi haji dan mereka ikut ngatur," kata Hasyim Muzadi dalam keterangannya kepada Republika di Jakarta, Selasa (6/12).

Pengasuh pondok pesantren Al Hikam Malang dan Depok ini mengatakan, diserahkannya persoalan haji kepada pihak swasta tidak akan membuat pelaksaan haji membaik. "Padahal jika haji diswastanisasi akan semrawut, kacau balau seperti zaman PT Arofat dan Ya Mualim," kata kiai yang pernah dua kali menjadi naib amirul haj.

Dikatakannya, swastanisasi haji akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kondisi itu akan memaksa masuknya investor, termasuk dari luar negeri. "Kalau dihitung swastanisasi haji membutuhkan modal sangat besar yang mungkin perlu investor luar negeri . Bagaimana kalau yang invest Yahudi?, " jelasnya.

Terkait itu, Hasyim mengingatkan, ibadah haji bukan travel atau pariwisata yang bisa dikelola oleh sembarang orang. "Perlu diingat haji adalah ibadah Islam, diselenggarakan dalam manasik syariat, tidak sekedar travel atau pariwisata," paparnya.

Karena itu, menurutnya yang terpenting sekarang adalah bagaimana membantu Kementerian Agama agar optimal menyelanggarakan haji. "Bukan hanya sarananya tapi mutlak meningkatkan kualitas ibadahnya, karena di situ ada kemabrurun bahkan karakterisasi bangsa," tuturnya.

Sekarang ini, katanya, masalah yang diributkan terbatas masalah pondokan, transportasi, makanan, karena ada unsur bisnis di situ. "Jadi, aslinya pertentangan itu rebut rezeki atau Islamophobia. Bukan sesungguhnya kepentingan haji," bebernya.

Pada bagian lain, Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini mengungkapkan, selain diserang soal pelaksaan haji, Kemenag juga dihadapkan pada kelompok yang ingin Kemenag dihapus.

"Ada kelompok yang menghendaki dihapusnya Kementerian Agama. Kritikan ini berbau Islamophobia dengan mengatakan bahwa di negara Pancasila tidak perlu ada departemen yang mengurus agama Islam. Kompilasi hukum Islampun ditentang termasuk oleh tokoh Islam sendiri yang beraliran liberal," katanya menegaskan.